Tapi itulah realitas rakyat kita yang berharap banyak kepada DPRD menjadi (problem solver) pemecah masalah di tengah negeri yang penuh dengan masalah dan kerumitan ini.
Sumber daya yang berlimpah belum bisa dinikmati oleh rakyat setempat tapi pemerintah juga belum bisa berbuat maksimal.
Semua itu harus kita dorong terus agar pemerintah bisa bekerja maksimal untuk mensejahterakan rakyat dengan sumber daya yang kita miliki.
Pemerintah harus kita kawal agar selalu berjalan di atas kepentingan rakyat. Legislator PKB harus dibdepan sebagai pembela rakyat.
Dalam kontrak politik PKB dengan Pak Jokowi salah satunya adalah mewujudkan pembangunan yang pro dengan rakyat.
Yang kedua adalah reformasi birokrasi yang sampai saat ini menjadi momok kita bersama dalam mewujudkan pembangunan di negeri ini.
Reformasi birokrasi masih belum signifikan sehingga harus terus kita dorong. Revolusi mental harus berhasil jangan jadi revolusi "me'ntal".
Tugas kita --legislator PKB-- untuk selalu mengawasi dan membantu pemerintah dalam mewujudkan itu semua.
Legislator PKB harus mampu menjadi contoh bagi legislator lain bahkan dunia dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Legislator PKB harus garang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga kemenangan 2019 akan mudah terwujud.
Hadir mendampingi Bapak Abdul Muhaimin Iskandar dalam acara "Konsolidasi Ketua Umum DPP PKB dengan DPRD PKB se Bali, NTB, NTT" antara lain Sekjend DPP PKB Bpk Abdul Kadir Karding, Ketua LPP DPP PKB Bpk Marwan Jafar, Anggota DPR RI Dapil NTB Bpk Helmy Faishal Zaini, Bpk Marwan Dasopang, Ibu Nihayatul Wafiroh, Bpk Bambang Susanto, dll.
#KonsolidasiDPRD
#Bali #NTB #NTT
#SangPemimpin
Komentar
Posting Komentar